Home / PENDIDIKAN DAN SOSBUD / Hukum Asuransi BPJS

Hukum Asuransi BPJS

Berdasarkan Keputusan Komisi A Bahtsul Masail
PWNU Jawa Timur di PP. MAnba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, 14-15 Jumadil Akhir 1436 H/4-5 April 2015 M.
Deskripsi Masalah
BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014.
BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.
Kepesertaan wajib
Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS.
Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.
Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.
Jaminan kesehatan secara universal diharapkan bisa dimulai secara bertahap pada 2014 dan pada 2019, diharapkan seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut. Menteri Kesehatan Nafisah Mboi menyatakan BPJS Kesehatan akan diupayakan untuk menanggung segala jenis penyakit namun dengan melakukan upaya efisiensi. (Iuran BPJS Kesehatan Rp 22 ribu)
Dalam UU BPJS Nomor 40/2011 disebutkan, Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Menurut UU BPJS tersebut, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pasal 3 UU BPJS menyebutkan, BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.
Pertanyaan
Apakah konsep Jaminan Kesehatan Nasional dalam BPJS sesuai dengan ajaran syariah Islam?
Jawab:
BPJS yang merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat (UU BPJS Nomor 40/2011) adalah sejalan dengan semangat dan tujuan at-takmin at-ta’awuny, yaitu persekutuan beberapa orang dengan membayar iuran dalam jumlah tertentu, kemudian dari persekutuan itu digunakan untuk membiayai peserta yang tertimpa musibah.
Namun dalam pelaksanaannya ada yang perlu disempurnakan agar sesuai dengan konsep at-takmin at-ta’awuny, yaitu:
Tidak ada paksaan dalam kepesertaan.
Peserta semata-mata bertujuan untuk membantu sesama (tidak untuk mendapatkan keuntungan).
Keadilan dalam pelayanan (tidak ada diskriminasi pada peserta).
Kemungkinan jumlah iuran melebihi biaya yang dibutuhkan maka menjadi sedekah atau infaq sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Referensi:
Fiqh al-Islam wa Adillatuh Juz 5 Hal. 101, 102 dan 108.
Abhats Haiat Kubbar Ulama’ Juz 4 Hal. 41.
Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj Juz 10 Hal. 264.
Shahih Muslim Juz 12 Hal. 300 dan Juz 17 Hal 19.
Syarh Muslim li al-Nawawi Juz 8 Hal. 270
Apakah program BPJS itu mengandung riba atau tidak? Karena program tersebut identik dengan asuransi.
Jawab:
Tidak mengandung unsur riba dan tidak identik dengan asuransi, karena apabila semua unsur terpenuhi maka tergolong at-takmin at-ta’awuny, seperti yang dijelaskan pada sub a.
Referensi:
Sama dengan sub a.
Apakah boleh pemerintah mewajibkan keikutsertaan rakyat pada program BPJS?
Jawab:
Pemerintah boleh mewajibkan keikutsertaan rakyat pada program BPJS dengan syarat apabila anggaran negara tidak mencukupi dan kadar iuran yang ditetapkan masih dalam batas kemampuan rakyat yang punya kelebihan kebutuhan standar dalam satu tahun.
Referensi:
Bughyat al-Mustarsyidin li al-Sayyid Ba’alawi al-Hadlramy Hal. 142, 253.
Fath al-Mu’in ma’a I’anat al-Thalibin Juz 4 Hal. 182.
Qurrat al-‘ain li al-Syaikh Husain al-Maghraby al-Maliky Hal. 332.
Bagaimana hukum mengikuti program BJPS?
Jawab:
Boleh bahkan bisa menjadi wajib bagi mayasir al-muslimin.
Referensi:
Sama dengan sub c.
*Teks Arab sengaja tidak ditulis oleh admin. Apabila ada perbedaan dengan teks putusan asli, maka yang digunakan adalah teks Keputusan yang asli. Terima kasih.

sumber: aswajanucenterjatim.com

About admin

Check Also

makesta IPPNU 5

IPPNU Unesa Dorong Kader Kembali Ke Masyarakat

Sidoarjo, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dikenal dengan kampus pendidikan di kota Surabaya. Unesa lebih banyak …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *